Politik Keseharian: Menempuh Jalan Emansipasi Didalam Keseharian. (Pt. 1; Pendahuluan dan kondisi kaum terpelajar)

      Hari lainnya di negeri yang telah digerogoti kerusakan. Korupsi elit politik dan pegawai pemerintahan, ekspoitasi masyarakat miskin oleh korporasi dengan bantuan negara, semakin bebasnya persaingan ekonomi kalangan menengah keatas, pembodohan terus menerus kaum miskin oleh sistem pendidikan, pengekangan kebebasan berekspresi bagi mereka yang berbeda, media semakin memapankan kondisi kehidupan yang konsumtif dan pasif, dan jutaan masalah lainnya yang terang-terangan memunculkan diri disekitar kita, dimanapun itu didalam negeri yang menyebalkan ini.
     Usaha dalam mengadakan perubahan sosial tak pernah terjadi, atau bahkan tak pernah terlintas di benak mereka yang tertindas. Mengharapkan kaum terpelajar, mereka sudah tidak cukup terpelajar ketika menghadapi modernisasi yang menyeramkan ini, malah terjerat di dalam halusinasi surgawi yang disediakan. Ruang-ruang perlawanan di dalam kampus dialihfungsikan sebagai panggung catwalk, selalu saja menjadi ruang mempromosikan diri, semuanya serba individualis, tak pernah suka melihat darah yang tumpah dalam pemberontakan. Meski terdapat berbagai aliran ideologis di kalangan mahasiswa, namun lagi-lagi hanya sebagai dandanan agar lebih menarik, atau kadang hanya sekedar ajang aktualisasi diri, sekedar mempertahankan eksistensi diri. Mirisnya, masih terdengar slogan-slogan ‘solidaritas’, ‘egaliter’ dan semacamnya diantara mereka. Oh iya, menyatukan makna dan simbol memang tak begitu berarti bagi mereka. Lihatlah, mereka yang mengaku pancasilais, sedang mempromosikan ekonomi usaha kreatif. Para fanatik Soe Hok Gie sedang menunggu mati, mengisi waktu dengan merusak alam. Senior garang yang gondrong dan compang camping sedang bercerita gagah berani tentang kebohongan akan dirinya dihadapan adinda-adinda mahasiswa baru. Mereka yang dicap aktivis sedang bersembunyi disudut, mempertimbangkan untuk melepas capnya tersebut dan menikmati hidup mewah, lalu sibuk mencari pengganti dirinya di kalangan ‘adik-adik’, meskipun dirinya sendiri belum pernah menemui capaian berarti dalam dunia aktivisme nya. Sedang para anarkis tak pernah bertambah dalam jumlah, meskipun memang selalu menjaga jarak dan eksklusif. 

Apakah memang sudah waktunya kah kita berpasrah diri menunggu kehancuran total datang?

Advertisements

Begal adalah bagian dari kita, kita yang melawan Ketidakadilan.

     Tahun silih berganti di kota yang tercinta ini, Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, Walikota Makassar pun telah berulang kali berganti wajah, namun dengan tingkah laku yang tak pernah berubah, serba oportunis. Walikota yang terakhir ini diberitakan bahwa telah berhasil mencapai peningatan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Berbagai investor masuk menanamkan modalnya. Infrastruktur yang katanya dibangun demi kesejahteraan masyarakat ternyata belakangan kita diketahui hanya dibangun sebagai akses para investor semata. Pertumbuhan ekonomi ini nyatanya memang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah, sangat semu. Hal ini terbukti dari maraknya perbuatan kriminal di kota ini sebagai akibat dari kurangnya kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah. Perbuatan kriminal yang paling marak dibicarakan adalah begal dan busurnya. 

     Beberapa orang berpendapat bahwa maraknya begal merupakan faktor kultural masyarakat Makassar yang katanya ‘pabambangngang na tolo’ dan barbar. Baiklah, hal ini mungkin juga. Namun faktor kebudayaan ini juga tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mencerabut akses masyarakat luas terhadap sarana publik (baca: privatisasi) sehingga masyarakat yang kurang mampu akan sulit menikmati sarana publik, khususnya di bidang hiburan sebab tarif yang dikenakan untuk mengaksesnya. Akhirnya, masyarakat yang tak memiliki akses terhadap saran hiburan tersebut mencari jalan lain agar dapat terhibur tanpa perlu mengeluarkan ongkos, jadilah begal yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa agar dapat sejenak terlepas dari kondisi menyedihkan dari kemiskinan keluarga dan daerahnya. Lapangan kerja yang dibuka juga ternyata menjadi faktor berkurangnya akses masyarakat terhadap sulitnya akses masyarakat kelas menengah kebawah atas sarana publik, misalnya tempat parkir yang berbayar, wahana hiburan dengan tarif yang selangit, dan lain sebagainya. 

     Akhirnya, atas maraknya begal ini, beberapa orang yang resah mencoba untuk menawarkan beberapa solusi, mulai dari hukuman berat bagi begal, perbaikan kesejahteraan masyarakat, hingga yang paling menjengkelkan adalah meningkatkan pengamanan kota. Yang pertama dan kedua ini umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah keatas yang tidak mengetahui kondisi penghidupan masyarakat kelas menegah bawah. Yang kedua merupakan hal yang paling masuk akal sebab kembali lagi bahwa tak mungkin ada begal bila kondisi masyarakat telah sejahtera dan akses untuk berbagai sarana publik terbuka lebar bagi semua kelas masyarakat. Lagipula apalah guna pemerintahan bila kondisi kesejahteraan masyarakat stagnan? Lagipula, solusi yang terakhir tadi sangat tidak logis di era demokrasi ini. Penulis membayangkan dengan ditingkatkannya keamanan, maka CCTV dan pemberlakuan jam malam akan terjadi seperti yang telah dan coba diberlakukan di kampus-kampus. Tentu kawan-kawan tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini kan? Lantas apa bedanya nanti kota dengan penjara? Oleh karenya, sekarang tidak usah mengharapkan solusi akan turun dari atas ke bawah (Baca: dari pemerintah), sebab mereka selalu mencari celah agar memperkaya diri dibawah naungan bos bos mereka (Baca: korporasi), tetapi bagaimana kita masyarakat membawa perubahan dari bawah ke atas (Baca:grassroot democracy), sebab negara bukan milik orang-orang di pemerintahan dan politisi, melainkan milik kita, masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Politik Keseharian Adalah …(Silahkan isi sendiri)…

    Pembaca yang budiman dan bersahaja, arif, teladan, bijak, super, cerdas, mutakhir, sampai yang intelek (Demikian sambutan mereka yang sering memperbudi) hingga pembaca yang merdeka sejak dalam pikiran dan kalian yang tidak mau dipanggil dengan sebutan-sebutan apapun itu. Konsep tentang ‘politik keseharian’ merupakan tema pengkaderan yang diperdebatkan dan disusun secara kolektif dari para warga himpunan yang bersedia menyumbangkan idenya dalam rapat-rapat pengkaderan ke-2 2015.      

     kengkaderan ke-2 2015 pada dasarnya merupakan pengkaderan yang menitikberatkan pada keilmuan. Mahasiswa baru diharapkan dapat memulai keakrabannya dengan dunia akademisi yang bergelut dengan ilmu pengetahuan. Dengan disandingkannya tema politik keseharian dan pengkaderan ke-2 2015, kemudian lahirlah beberapa judul materi dan diskusi yang diadakan bagi mahasiswa baru, seperti ‘Mahaswa dan Politik’, ‘Ideologi dan Politik’, ‘Akar-akar Ideologi’, hingga judul ‘politik keseharian’ itu sendiri. Materi-materi ini diharapkan dapar memberikan kebebasan bagi mahasiswa baru untuk mengiterpretasikan sendiri bagaimana politik itu, tanpa intervensi berlebihan dari subjektifitas para senior.

     Tema pengkaderan ini mendapatkan bentuknya yang lebih ilmiah, bahkan hampir menyerupai sebuah ideologi ketika dibahas didalam bazaar diskusi pengkaderan ke-2 2015 dengan tema diskusi “Sebab Politik adalah Keseharian Kita” yang dibawakan oleh Salah satu senior yang sedang melanjutkan kuliahnya di UGM. Dari penyampaian pembawa diskusi ini, konsep ‘politik keseharian’nya menyerupai bentuk masyarakat anarkisme didalam sistem demokrasi Indonesia, semua orang memiliki kekuatan politik, bukan hanya didalam sistem politik dan pemerintahan saja. Selepas bazaar diskusi itu kemudian muncul berbagai pembicaraan tentang ‘politik keseharian’ itu sendiri, diluar dari posisinya sebagai tema pengkaderan. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik keseharian itu? Silahkan tafsirkan sendiri. Konsep ‘politik keseharian’ ini pada dasarnya memang multitafsir, namun bentuk seperti inilah yang diharapkan. Konsep yang dibuat selonggar mungkin agar dapat ditafsirkan sendiri oleh siapa saja, tanpa ada interpretasi tunggal. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ruang-ruang yang komunikatif/ dialektis didalam tubuh mahasiswa politik, khususnya warga himpunan.

     Hasil akhir yang diharapkan dari proses ini adalah bagaimana kemudian kita membangun kembali politik itu sendiri dalam keseharian kita sehingga terbentuk suatu budaya kritis a la mahasiswa ilmu politik. Kita semua mengharapkan akan banyak diskusi lebih lanjut yang berangkat dari pembahasan ‘politik keseharian’ ini, mengingat luasnya cakupan pembahasannya.

     Belakangan, muncul tulisan seorang kawan kita, Ju’, yang mencoba menginterpretasikan konsep politik keseharian. Garis besar dari tulisan Ju’ kurang lebih adalah sebagai berikut (Beserta kritik dari poin-poinnya):

1. menganggap ekosospol merupakan suprastruktur dari budaya, lalu mengkritik kesalahan suprastruktur yang dibangun diatasnya.

    Pandangan terhadap basicstructure kawan zul ini adalah kerangka pemikiran dasarnya yang merupakan landasan dari paragraf lainnya didalam tulisannya. Sehingga kalau landasannya ini sudah keliru, maka bangunan tulisan selebihnya roboh dengan sendirinya.

      Untuk poin pertama ini, penulis ingin memberikan pertanyaan yakni apakah pada awal peradaban manusia, kita bergerak untuk semata-mata membangun budaya ataukah budaya yang terbangun merupakan akibat dari kegiatan produksi/ ekonomi? Yang terakhir ini merupakan yang paling realistis, mengingat tahap perkembangan teknologi masyarakat bermula dari penemuan teknologi untuk memproduksi/ konsumsi, bukannya langsung membuat tatanan norma/ nilai, maupun landmark-landmark. Barulah setelah sebuah peradaban sudah mumpuni untuk terhindar dari kegiatan produksi secara terus menerus (Baca: Penemuan domestikasi), barulah kemudian manusia mulai melakukan kegiatan lain untuk memapankan budayanya hingga kemudian terbentuklah model-model sosial politik yang ada hingga sekarang ini. Singkatnya, ekonomi lah yang merupakan basicstructure dari sosial budaya dan politik. Jadi saran untuk kawan zul disini, silahkan pertama tama mengkritik posisi basic strukturmu cika’, sebelum mengkritik suprastrukturmu.

2. dialektika masyarakat akan berjalan baik sebab refleksi masyarakat atas filsafat politik.

    Mana bisa refleksi kalau keadaan ekonomi masyarakat sedang miskin. Bukankah para pemikir besar terlahir dari kondisinya yang memang sudah terbebas dari kegiatan produksi terus menerus/ terlahir dari keluarga berada atau nda miskin-miskin amatji? Selain bila ada Engels-engels baru yang mengikhlaskan hartanya untuk orang lain (saya siapja jadi karl marx-nya). Untuk dapat mengadakan masyarakat yang dialektis, pertama-tama perlu kiranya agar mencapai keadilan ekonomi didalam masyarakat agar tidak hanya mereka yang mapan secara ekonomi yang dapat melakukan refleksi mendalam atas filsafat politik. (Masyarakat yang miskin, harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan memburuh, sehingga tak ada waktu luang untuk melakukan refleksi)

     Bagi para pemikir turunan dari Max Weber (seperti Easton, Almond, Dahl, dan Zul), sistem kapitalis merupakan tahap akhir dari dialektika masyarakat. Selanjutnya menurut mereka, adalah bagaimana untuk terus-menerus melakukan perbaikan atas kapitalisme yang sudah ada ini. Jadi, reformasi merupakan tahap tertinggi dari semua dialektika ini. berharap bahwa akan tecapai kebaikan dalam masyarakat dengan tetap mempertahankan hierarki dan elit-elit yang terpisah dari masyarakat.

5. indikator politik keseharian itu ada ketika masyarakat sadar akan pentingnya ruang yang komunikatif antar masyarakat dan elit politik dalam hierarki sebuah negara, sehingga membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang dialektis yang lalu dapat memunculkan counter democracy didalam masyarakat, jadi counter democracy didalam sebuah negara merupakan indikator demokrasi yang baik/ politik keseharian.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa diperlukan keadilan ekonomi agar tercipta masyarakat yang dialektis. Bagaimana bentuk konter demokrasi yang dimaksud disini? Apakah sekedar kritik berupa tulisan ataukah aksi-aksi langsung seperti demonstrasi, mogok, dsb? sayangnya, kawan zul telah mengatakan bahwa dengan ruang komunikatif yang hierarkis inilah kemudian politik keseharian dijalankan.

6. Politik keseharian merupakan dasar bagi demokrasi yang sesungguhnya, dan demokrasi tetap merupakan bentuk terbaik bagi masyarakat.

Kembali lagi kepada pembaca, apakah akan tetap menjadi seorang yang budiman dan bersahaja ataukah mulai menjadi orang yang berdeka dan terbebas dari norma-norma yang brengsek dan konservatis. 

Budayakan baca tulis dan kritik!

Peran Ideologi Dalam Tindakan Politik

Ditulis sebagai sunbangan atas kondisi dunia mahasiswa yang larut dalam dunia hyperreality-nya.

Menurut definisi umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, konsep, dan ide yang tersistematis membentuk pola berpikir dan berperilaku seseorang/ institusi didalam kehidupan sosial. sedangkan menurut Marx, ideologi adalah suatu bentuk kesadaran palsu dimana kita melarikan diri kepadanya untuk merasakan kebebasan yang semu. Lebih lanjut, menurut marx, masyarakat komunisme ialah tahap dimana tak ada ideologi didalam masyarakat, sebab masyarakat telah hidup didalam kesadaran yang sebenarnya. Terdapat berbagai ideologi yang hadir didunia ini, sebut saja komunisme, sosialis demokrat, liberalisme, neoliberalisme, anarkisme, negara kekhalifaan, konservatisme, pluralisme dan lain sebagainya. keberpihakan pada ideologi tertentu akan jelas mempengaruhi tindakan kita sehari-hari, khususnya dalam tindakan politik. Berdasarkan pada perspektif Foucault yang beranggapan bahwa setiap tindakan manusia memiliki landasan ideologis dibaliknya. Tidak ada sesuatu pun yang bebas nilai, sebab dari faktor historisnya, semua ilmu berangkat dari nilai-nilai tertentu.

Untuk tujuan refleksi, kita akan coba membahas kembali dua ideologi besar yang menjadi dasar dari berbagai ideal ideologi lainnya. berdasarkan runutan sejarahnya, setelah runtuhnya feodalisme yang memberikan hak spesial kepada beberapa bangsawan/keluarga saja, liberalisme akhirnya mendapat peran sentralnya dalam perpolitikan dunia. semangat awalnya bahwa tidak ada satu orangpun yang memiliki keistimewaan yang lebih diantara manusia. Semua harus setara dalam kebebasannya menentukan hidupnya. Sejak saat itu, setiap orang bebas dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Ideologi liberal ini kemudian menjadi dominan didalam kehidupan masyarakat sebab membawa semangat kebebasan. baru belakangan kemudian muncul beberapa pemikir yang mengkritik liberalisme bahwa tidak ada kebebasan didalamnya sebab dengan persaingan ekonomi, hanya orang yang bermodal lah yang mempunyai kesempatan untuk mencapai kebahagiaannya. sementara mereka yang tak bermodal menjadi orang yang tertindas. oleh karenanya, pemikir komunisme, yang berpuncak pada marx menyarankan bahwa alat produksi dipegang oleh negara, dan menghilangkan sifat individualisme dari liberalisme ini, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kebersamaan. negara (negara sosialis), lanjut marx, hanyalah merupakan alat untuk membawa masyarakat kepada masyarakat komunisme, dimana tidak ada lagi negara. orang kemudian hidup mengatur dirinya sendiri dengan pengambilan keputusan didalam rapat-rapat. namun, setelah keruntuhan uni soviet, china, dll, ideologi kiri ini pun ditinggalkan. dan kemudian belakangan ini muncullah ideologi neoliberalisme yang mengatakan bahwa, negara harus tetap berperan dalam kesejahteraan masyarakat, namun dengan intervensi yang sekecil mungkin.

kaum sosialisme/ komunisme/ anarkisme/ agamis akan beranggapan bahwa akan lebih baik jika negara mengontrol alat produksi, agar tidak ada kelas yang dominan didalam masyarakat dalam persoalan ekonomi. Persepktif kelas yang ditekankan oleh ideologi-ideologi ini membuat para penganutnya melihat kemiskinan atau penindasan yang ada di masyarakat disebabkan oleh sistem yang tidak adil yang menekankan persaingan ekonomi. Kaum ini menyarankan sebuah perubahan, entah itu reformasi atau revolusi (Meskipun lebih ditekankan adanya revolusi) menuju masyarakat tanpa kelas, dimana negara lah yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur masyarakat. Dilain pihak, kaum liberal akan berpandangan bahwa kemiskinan yang ada dimasyarakat disebabkan oleh malasnya masyarkat mencari kerja, pemerintah yang tidak berjalan efisien, dsb. Kaum ini menyalahkan intervensi pemerintah yang berlebihan didalam masyarakat yang katanya membuat masyarakat kehilangan kebebasannya. penindasan secara ekonomi, menurut mereka, adalah penindasan terhadap diri sendiri saja. Tak ada kelas borjuis dan proletar di perspektif liberalisme. masyarakt terfragmentasi dalam berbagai golongan.

Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui ideologi yang menjadi penggerak tindakan politik. Karena setiap orang memiliki ide-ide yang tersistematis yang menjadi faktor pendorong perilaku setiap orang. Golongan agamis jelas akan melawan kekuasaan agama lainnya, dan menekankan penegakan hukum agamanya di daerah tempat tinggalnya. Kaum konservatis akan menolak berbagai usaha perubahan sebab melihat kondisi yang ada sudah mapan, tinggal bagaimana memberi tambahan lain yang lebih membuat mapan. Seorang penganut liberalisme akan melihat bahwa pendidikan yang ada di universitas sudah sesuai sebab kurikulumnya bersesuaian dengan pembangunan masyarakat kapitalis. Sementara kaum kiri akan melihat bahwa pendidikan yang ada tidak adil, sebab kurikulum yang ada didalamnya berisikan pendidikan kapitalistik yang akan membuat para mahasiswa menjauh dari permasalahan/ kontradiksi yang ada dalam masyarakat dan membuat para mahasiswa onani di dalam kelas tanpa pengetahuan tentang kondisi sebenarnya.

Indonesia, semenjak masih berusaha melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, selalu dikelilingi oleh kondisi dunia yang sedang berkecamuk, mulai dari revolusi Bolshevik di Rusia, kediktatoran fasis-militer di Jerman, dan lain sebagainya yang banyak memberi bekal pengalaman bagi Indonesia dalam mendirikan sebuah negara yang ideal bagi masyarakat yang sadar akan buruknya eksploitasi manusia oleh manusia lain. Dengan perantaraan Soekarno sebagai pemimpin bangsa, didirikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengibarkan semangat kemanusiaan dan keadilan, yang tertuang dalam preambule UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan..”. Namun, mengetahui hal tersebut, Amerika sebagai garda terdepan yang memiliki kepentingan besar di beberapa negara yang baru merdeka untuk menguasai sumber daya alamnya tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara, Amerika akhirnya berhasil menjatuhkan kepemimpinan Soekarno dan menancapkan tonggak liberalismenya di Indonesia sebagai alibi untuk menguasai sumber daya alam dan kekuasaan ekonomi di Indonesia.

Pada akhirnya, terdapat beberapa ideologi yang tersisa hari ini yang hanya digunakan untuk membenarkan penindasan penguasa/ pengusaha atas mayoritas masyarakat, seperti neoliberalisme dengan demokrasinya hari ini, yang menekankan kebebasan politik namun disatu sisi menyingkirkan kebebasan ekonomi. Dengan menggandeng agama sebagai alat pembenarannya, neoliberalisme di Indonesia semakin memperparah kondisi ketidakadilan. Orang-orang dikonstruk untuk selalu bersaing dalam perekonomian dan memikirkan diri sendiri, dan bila kalah dalam bersaing, maka harus tunduk pada “takdir”, melihat kemiskinan sudah diatur oleh yang maha kuasa (Padahal sistem kapitalistiklah yang membuatnya demikian). Bahkan agama hari ini tak bisa lagi dibedakan dengan kapitalisme, sebelas duabelasmi cika! (Baca: Jilbab dengan sertifikat halal, Baju kokoh yang dipakai oleh ustad terkenal). Mari mencoba untuk lebih adil didalam pikiran kita masing-masing.

Don’t hate what you don’t understand!

Tentang Pengetahuan Yang Anti Agama

Di Indonesia, marxisme merupakan hantu yang sangat menakutkan. Orang-orang awam akan langsung membayangkan kebrutalan dan darah ketika mengingat komunisme. Ya, ini memang wajar. 32 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menghegemoni masyarakat Indonesia untuk membenci komunisme. Ideologi yang sejak awal perjuangan kemerdekaan menjadi bahan bakar utama bagi perlawanan rakyat pribumi sempat mendapatkan tempat yang besar dalam pemerintahan di Indonesia dengan masuknya PKI didalam badan pemerintahan Republik Indonesia. Soekarno, sang pemimpin revolusi kita juga memiliki hubungan yang sangat romantis dengan PKI itu sendiri. Namun, sejarah ini lalu seakan terhapuskan dari ingatan kita semua. Dengan doktrin-doktrin yang dirasionalisasi, lalu kita melabeli komunisme dengan hal-hal yang buruk.

Salah satu doktrin orde baru untuk membunuh komunisme yang paling absurd namun sangat ampuh adalah adalah doktrin bahwa komunisme anti-agama. Benarkah demikian? Yang pernah ditulis bahwa, dasar dari segala kritik adalah kritik terhadap agama. Agama, menurut Marx hanyalah sebuah pelarian kaum tertindas agar merasa bebas dari ketertindasannya itu, sebuah kesadaran palsu, seperti takdir. Oke baiklah bila komunisme anti agama. Namun, berbicara tentang anti agama, kita akan langsung mengingat semangat awal demokrasi yang sangat ingin memisahkan agama dari negara. Demokrasi memang berangkat dari semangat liberalisme yang membenci otoritas agama didalam mengatur kehidupan bernegara. Selain demokrasi, masih banyak lagi teori dan konsep lainnya yang hingga hari ini diterapkan di Indonesia yang memiliki landasan anti agama. Lantas, mengapa hanya komunisme yang terlalu dilabeli secara berlebihan? Dengan menyadari ini, maka kita akan sampai ke kesimpulan bahwa dihapuskannya PKI beserta ideologi dan rumpun pengetahuannya merupakan intrik politik agar liberalisme dapat bebas membasis di dalam masyarakat Indonesia dan membuat masyarakat tidak menyadari pengkhianatan keadilan yang dilakukan oleh negara.

Yang mau penulis katakan adalah bahwa konsep dan teori marxis tetap dapat digunakan meskipun tidak melakukan kritik atas agama atau bahkan menjadi atheis. Sebab, bila harus menjadi atheis, maka konsekuensinya kita juga akan mengharamkan demokrasi. Yang penting adalah bagaimana caranya membuat masyarakat sadar akan ketertindasannya, sadar akan ketidakadilan yang ada didalam masyarakat. dengan demikian, maka bangsa Indonesia akan menuju kebangkitan yang progresif.

Re: “Dunia ji, Sementara ji”

Seperti yang disepakati para pemikir marxis, basic struktur didalam masyarakat akan menentukan suprastruktur yang dibangun diatasnya, atau dalam konsep marxis disebut determinisme sosio-ekonomi. Kegiatan produksi dan hubungan produksi didalam masyarakat adalah dasar dari semua struktur lainnya didalam masyarakat. sebut saja agama, politik, hukum, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi/ hubungan produksi pada masa tertentu akan membentuk corak politik, sosial, budaya, dan lainnya. Sebut saja misalnya ketika hubungan produksi didasarkan pada sistem komunal primitif dimana kegiatan produksi ditujukan untuk konsumsi langsung, bukan untuk dijadikan barang pertukaran. Budaya yang berkembang pada saat itu adalah budaya yang egaliter, non-hierarkis, dan menyembah yang terkuat di alam. budaya dan kepercayaannya ini adalah corak dari sistem produksi pada masanya. Jadi pada intinya, hubungan produksi dalam masyarakatlah yang membentuk tatanan politik, sosial, dan sistem kultur pada masanya. Ketika sistem hubungan produksi berubah, maka sistem lain di tataran suprastruktur juga akan berubah. Perubahan ini sesuai dengan hukum dialektika materialis Marx.

didalam masyarakat kapitalis, masyarakat digiring untuk melakukan konsumsi secara berlebihan agar perekonomian bisa berjalan. Seperti yang kita ketahui, sistem kapitalisme didasarkan pada prinsip persaingan. Siapa yang memiliki modal lebih besar maka dialah yang akan lama bertahan sementara yang tak memiliki modal atau memiliki modal yang sedikit akan terjatuh dalam kelas proletar, kelas yang tidak memiliki alat produksi, kelas yang hanya memiliki tenaga kerja demi melanjutkan hidup. 

Namun, sesuai dengan konsep hegemoni Gramsci, ada suatu penindasan pemikiran atau hegemoni yang dilakukan negara (sebagai instrumen kapitalis untuk menindas) kepada masyarakat kelas tertindas agar tetap tunduk pada kondisinya yang buruk itu. Contohnya saja seperti judul diatas ini. atau dengan doktrin seperti ‘orang menjadi miskin karena kurang berusaha atau malas’. Doktrin-doktrin ini menjauhkan masyarakat dari kesadaran akan ketertindasannya dan hanya akan menyalahkan diri sendiri yang bodoh dan malas (bukankah kebodohan yang dialami masyarakat tertindas merupakan akibat dari susahnya mengenyam pendidikan yang biayanya terlalu mahal?). Padahal pada dasarnya, kondisi kemiskinan mereka ini merupakan keadaan yang timbul dari sistem sosio-ekonomi sekarang ini, yakni kapitalisme. masyarakat dengan sengaja dimiskinkan oleh sistem ini, sebab bila tak ada orang miskin, maka kapitalisme tidak akan bertahan. lagipula, tak akan pernah terjadi kondisi dimana semua orang menjadi kaya dan tak ada orang miskin didalam sistem kapitalisme, sebab kapitalisme itu sendiri dapat berjalan oleh karena adanya tenaga kerja para kaum tertindas.

Oleh karenanya, kita sebagai kaum terpelajar hendaklah melakukan emansipasi kepada masyarakat. Mendorong masyarakat untuk menyadari ketertindasannya dan memperkenalkan mereka dengan pergerakan sosial. Sebab, untuk meruntuhkan kapitalisme adalah se-simple dengan membuat para pekerja untuk berhenti melakukan pekerjaannya. Sebab, ketika para pekerja mogok, maka tak akan ada perusahaan yang mendapatkan keuntungan dan segera kelumpuhan total. Meskipun hal ini akan sangat sukar untuk dilaksanakan sebab aparatur represif negara akan segera melakukan apa saja untuk memaksa kembali bekerja. Namun pada akhirnya, pada rakyatlah kekuasaan berada. Tak ada pembebas yang lebih membebaskan selain rakyat itu sendiri.

“Dunia ji, sementara ji”

Bila dilihat sekilas, banyak kita jumpai kalimat-kalimat berbau kepasrahan yang serupa dengan kalimat pada judul tulisan ini. Seperti “sudah takdirnya”, “Memang sudah masanya” dan lain sebagainya. Faktanya, banyak dari masyarakat di Indonesia, dan Makassar pada khususnya yang berakhir seperti ini – menjadi apatis atas permasalahan/ ketertindasannya. Permasalahannya adalah, bila berbicara tentang partisipasi politik masyarakat, pandangan pesimistik seperti diatas akan sangat berkonsekuensi bagi hancurnya keadaan sosial didalam suatu negara, seperti kekuasaan para elit yang menggunakan jabatannya/ kekuasaannya untuk sekedar pemenuhan hasrat pribadi yang disebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap praktik politik.

Kepercayaan-kepercayaan hingga teori yang mewajarkan kondisi/ ketertindasan yang dialami manusia pada dasarnya adalah bentukan dari penguasa agar masyarakat tidak melakukan perlawanan atas kekuasaan sang penguasa. Seperti mempopulerkan seseorang di televisi dan melabelinya sebagai tokoh agama, lantas kemudian orang yang dilabeli tokoh agama ini disuruh oleh penguasa untuk berkhotbah tentang berpasrah diri (dengan kutipan potongan ayat sebagai pembenaran). Dan juga bagaimana sekolah kemudian mengajarkan kita tentang etika-etika yang pada akhirnya membuat kita membudayakan kepatuhan dan ketertindasan. Ketakutan penguasa akan kesadaran politik masyarakat berangkat dari asumsi bahwa bila sebagian besar masyarakat sudah sadar akan ketertindasannya dan keluar dari zona pesimis, perubahan sosial sekaliber revolusi pasti dapat terjadi. 

Tidak ada maksud penulis untuk menyalahi agama dengan menyindir mereka yang berlindung dibalik jargon-jargon “takdir”. Titik tekan penulis dalam menyindir mereka adalah guna membuka mata orang-orang ini untuk menyadari bahwa agama pada dasarnya juga mewajibkan manusia untuk menegakkan kebenaran didalam masyarakat, dan adalah sebuah dosa besar ketika tidak menindaki suatu masalah yang telah diketahui. Terlalu cepat berpasrah diri terlalu cepat sebelum melakukan perjuangan total adalah kepicikan, tuhan pasti tahu ini. Pada akhirnya, berpasrah diri memang sudah menjadi penyakit mematikan yang terus menular didalam masyarakat tanpa pengobatan yang signifikan. Akankah penularannya semakin masif tanpa pengobatan yang serius? Kembali kepada kita semua. Tuhan tidak akan mengubah nasib kaumnya apabila mereka tidak berusaha terlebih dahulu. 🙂

(Untuk status salah satu kawan di Facebook)

Tentang Emansipasi

     Di Indonesia, khususnya pasca 1965, kegiatan atau perjuangan emansipasi tidak pernah menjadi emansipasi yang sebenarnya. Kegiatan emansipasi setelah tahun tersebut pada dasarnya memang tidak selesai dalam ranah awalnya – kritik. Kritik adalah membongkar sesuatu dan mencari keburukannya kemudian merekonstruksinya menjadi lebih baik. Membongkar disini artinya meragukan segala bangunan dari suatu realitas, termasuk asumsi dasar yang menjadi landasan bangunan tersebut. Kritik yang umum pada saat itu berangkat dari landasan humanisme-universal, aliran filsafat yang memaklumi keterbatasan manusia, dan oleh karenanya membiarkan setiap orang dengan keunikannya sendiri. dengan kata lain, membiarkan realitas berjalan mengikuti arusnya. Alhasil, tidak ada kritik atas sistem yang benar-benar mencapai dasarnya, sebab asumsi dasar dari peng-kritik itu sendiri adalah manusia tercipta serba kekurangan dan memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tak perlu dikritik soal model sosial dan ekonominya, melainkan yang harus dikritik adalah sistem yang menindas, seperti totalitarianisme. 

Para markshe’s dewasa ini juga adalah bagian dari peng-kritik diatas. Berangkat dari kerangka berpikir humanisme universal. Meskipun dekat dengan tulisan markshe’s, namun sering dari mereka membaca realitas dengan menggunakan sains moral- retorika moralis. Akhirnya, ketika realitas tidak sesuai dengan narasi moralnya, maka mereka yang mangaku markshe’s ini akhirnya semakin jauh dari kontradiksi yang dimiliki sistem dan akhirnya memaklumi keberagaman manusia. Ia melupakan pijakan awal markshe’s untuk membaca realitas, yakni metodenya, ranah epistemologinya. Ia mungkin melupakan bahwa retoris-moralis adalah bumbu pelengkap ketika sudah tiba di ranah aksiologis. Setelah merasa selesai di ranah ontologis (Sudah menghafal beberapa bait kutipan dari mark) mereka secara tidak sadar melompat ke ranah aksiologis, dan menganggap instrumen di ranah aksiologis adalah untuk penggunaan epistemologis. Dengan lantang ia meneriakkan beberapa kutipan dari buku markshe’s yang pernah ia baca (alienasi, penindasan atas kelas tertindas, dsb) tanpa pernah betul-betul menggunakan materialisme dialektis-materialisme historis dalam membaca realitas.

Sampai disini, jelaslah bahwa perlu diperjelas bagaimana seharusnya filsafat markshe’s dipergunakan untuk kemudian menjadi alat emansipasi masyarakat. Dengan metode markshe’s kita dapat membuka tirai-tirai yang dibaliknya bersembunyi kontradiksi didalam masyarkat. Namun, metode markshe’s ini tidaklah sebuah manual dalam menganalisis realitas. Perlu juga kiranya agar metode ini disadari perkembangannya agar tidak bercampur dengan metode lain yang sejatinya bertentangan dengan metode markshe’s seperti idealisme-borjuis. Manusia pada dasarnya bisa hidup akibat adanya alam. Dengan alam, maka manusia dapat melakukan negasi, dan kemudian negasi atas negasi-sublasi. Hal ini berjalan sesuai dengan konsep dialektika. Berawal dari pemenuhan kebutuhan biologis manusia yakni mengisi perut dengan makanan, membuat tombak untuk mencari makanan, dan sebagainya merupakan proses sebab akibat yang mengakibatkan hal lain yang lebih besar menjadi tercipta. Sejarah pun tercipta dari hal-hal praxis tersebut. Alam dan manusia merupakan satu kesatuan dalam kehidupan. Tak ada yang terpisah.

Populasi Bebal Indonesia

14 Maret 2015

   Mungkin, terlalu kasar judul yang digunakan dalam tulisan ini. Namun, bila harus jujur, memang seperti inilah kenyataan para “populasi” di Indonesia ini. Mereka tidak lebih dari angka-angka jumlah manusia yang tidak memiliki kesadaran akan apa-apa. Populasi yang menganggap dirinya warga yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut KBBI, populasi adalah 1 seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; 2 jumlah orang atau pribadi yg mempunyai ciri-ciri yg sama; jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pd suatu satuan ruang tertentu; 4 sekelompok orang, benda, atau hal yg menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yg memenuhi syarat tertentu yg berkaitan dng masalah penelitian.

Populasi Bebal Indonesia

    Sejatinya, warga negara adalah manusia-manusia yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sbg seorang warga dari negara itu. Ya, kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara adalah hal yang sangat substansial bagi para manusia yang bernaung didalam suatu negara. Dan, perlu juga bagi kita untuk mengetahui hal-hal substansial mengenai manusia dan negara. Sebab, tanpa menginsyafi hal-hal diatas, maka kebahagiaan kita sama saja seperti kucing gemuk di dalam kandang. Ironisnya, populasi Indonesia hari ini ternyata bisa dibilang tidak memiliki kesadaran akan hal-hal diatas. Perhatikan saja bagaimana respon super negatif masyarakat terhadap seorang putri Indonesia yang diberitakan menggunakan atribut komunis Vietnam (karena pada saat itu ia memang sedang berada di Vietnam). Padahal, bila dikaji secara mendalam, ternyata mereka yang merespon negatif sang putri Indonesia yang cantik ini tidak mengetahui secara mendalam tentang apa itu ideologi komunis sesungguhnya. Jangankan ideologi komunis, esensi manusia dan negara saja mereka belum mengetahuinya. Hanya dengan bermodalkan simbol-simbol miskin makna, populasi ini dikonstruk sedemikian rupa untuk menilai sesuatu. Berita tv di pagi hari, berita di halaman facebook yang tidak jelas sumber dan validitasnya, dan berbagai sumber pemberitaan lainnya, dengan senyuman lebar berhasil meraup keuntungan atas populasi bebal Indonesia.

Adakah Solusi?

    Penulis berpendapat bahwa hal yang paling urgen atas masalah ini adalah kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang paling esensial mengenai warga negara. Kesadaran akan manusia, negara, hak dan kewajiban, politik, dan berbagai kesadaran lain. Ya, penulis percaya bahwa akar masalah dari semua ini adalah soal kesadaran. Terlebih, demokrasi tak akan mungkin tercapai arakat yang tidak memiliki kesadaran akan demokrasi itu sendiri. Ambillah contoh bagaimana media mainstream dapat membentuk opini publik tanpa ada kritik ilmiah dari audiens. Minimnya pengetahuan membawa populasi ini ke dalam degradasi kesadaran, sebuah proses dehumanisasi. Otak mereka diisi dengan pengetahuan-pengetahuan dangkal namun menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, dan pengetahuan yang substansial dan komprehensif ditinggalkan (dan memang generasi hari ini sangat jarang yang ingin mempelajari pengetahuan yang terlalu dalam). Akhirnya, masyarakat terjebak dalam ilusi simbol-simbol yang mereka sangka adalah realitas, sementara makna yang asli dari simbol tidak mereka pedulikan. Disinilah saatnya mengubah populasi bebal Indonesia menjadi warga kritis Indonesia

    Pada tahap awal penyadaran, penulis mempercayakan tanggung jawab penyadaran kepada para akademisi yang memang sudah seharusnya menjadi patron dalam mengubah kondisi masyarakat. Namun, patutu dicatat disini bahwa kesalahan yang biasanya terjadi adalah bahasa yang digunakan oleh akademisi terlalu ilmiah sehingga apa yang ingin disampaikan tidak dimengerti oleh masyarakat. Jadi perlu disadari bagi akademisi untuk menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan audiens. Kritik atas pemberitaan media sudah seharusnya dilakukan pada tahap awal agar masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi berita media mainstream. Ini adalah tahap distorsi bagi media mainstream (namun, teknis pelaksanaannya , mencakup media untuk kritik, masih ditelusuri). Setelah kritik atas media telah masif dilakukan oleh akademisi sampai dampaknya mulai terasa, maka penilaian objektif perlu dilakukan oleh akademisi. Misalnya menilai bagaimana respon media dalam menanggapi distrorsi tersebut. Apakah kedepannya media akan menyebarkan berita yang berisi penilaian objektif akademisi, atau tidak, semua harus diberikan antisipasi. Misalnya media tetap akan bertahan dengan ppemberitaannya, maka perlu kiranya para akademisi membentuk media alternatif yang bisa disebarluaskan didalam masyarakat.

    Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat masyarakat yang sadar bisa mempengaruhi masyarakat lainnya. Jadi pada tahap ini, tanggung jawab akademisi secara bertahap berpindah kepada masyarakat yang sadar. Namun, pengawasan menjadi tanggung jawab yang paling urgen bagi para akademisi agar proses penyadaran yang dilakukan oleh masyarakat tetap berjalan hingga masuk pada lorong-lorong jalanan.

    Meskipun terkesan utopis, namun strategi dalam tulisan ini penulis ciptakan sebagai suatu kontribusi bagi kesadaran masyarakat Indonesia. Penulis masih akan mengembangkan permasalahan ini sampai menemukan formula yang sesuai, mengingat fokus pembelejaran penulis memang bergelut di tataran pendidikan dan penyedaran. Akhir kata, penulis sangat terbuka atas kritik-kritik yang konstruktif, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.