Anarkisme Sebagai Bentuk Demokrasi Ekstrim

Oleh Wayne Price

Setelah Marxisme dan sosialisme-negara secara umum terus didiskreditkan, terdapat tendensi kaum kiri untuk berpaling ke tradisi lain, yakni revolusi demokratik. Demokrasi dapat dipandang sebagai landasan oposisi terhadap otoritarianisme masyarakat kapitalis (Morrison 1995; Mouffe 1992; Trend 1996; Wood 1995). Salah satu karya berpengaruh menyimpulkan, “tugas dari kaum kiri, karenanya, bukanlah untuk meninggalkan ideologi demokratik liberal, tapi sebaliknya, memperdalam dan memperluasnya menuju arah demokrasi yang radikal dan plural …. Sosialisme merupakan salah satu komponen dari proyek untuk demokrasi radikal, bukan sebaliknya” (Laclau dan Mouffe, 1985, pp. 176, 178).

Hari ini, “demokrasi” memiliki dua makna kontradiktif: Suatu penegasan atas negara yang ada versus tradisi pembebasan populer revolusioner. “Demokrasi” adalah dukungan ideologis bagi negara “demokratis” yang ada di Barat dan berbagai daerah lainnya – tepatnya Karena ideal-ideal demokratis sangatlah menarik. Pemilihan umum rutin dan kebebasan (relatif) untuk berekspresi dan berasosiasi digunakan untuk mempertegas kondisi masyarakat dimana yang sedikit benar-benar menguasai mayoritas. Demokrasi kapitalis digunakan oleh faksi-faksi penguasa yang bersaing untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa (banyak) pertumpahan darah. Demokrasi karenanya mengkooptasi kekuatan populer pemberontak.

Namun demokrasi juga merupakan teriakan dari orang tertindas melawan elit berkuasa – ide bahwa orang biasa harus berpartisipasi didalam, dan mengontrol, institusi yang membentuk masyarakat mereka. Ide demokrasi ini dapat dirunut kembali ke dewan-dewan kesukuan, Athena klasik sampai pada revolusi borjuis Inggris, AS, dan Prancis, sampai abolisionis AS, dan, hari ini, ke ideal-ideal yang dicintai oleh jutaan orang. Demokrasi dicapai melalui perampasan hak dari penguasa oleh perjuangan dan darah dari rakyat.

Demokrasi merupakan standar untuk menilai negara – dan untuk mengutuknya. Dengan demikian, demokrasi belumlah kehilangan potensi revolusionernya. Perkembangan teoritis ini menarik bagi mereka yang melihat anarkisme-sosialis tidak kurang dari demokrasi yang paling ekstrim, konsisten dan sempurna. Penulis seperti Paul Goodman (1965) dan Noam Chomsky (1994), telah menyatakan versi anarkisme mereka sebagai tradisi demokratik dari Jefferson sampai John Dewey. Benjamin Tucker, anarkis AS abad 19, menulis, “kaum anarkis sederhananya adalah demokrat Jeffersonian yang pemberani” (1888;p. 11) Anarkis kontemporer Murray Bookchin menulis, “….masyarakat yang bebas akan merupakan masyarakat yang demokratis atau kebebasan tidak akan dicapai sama sekali” (1995;p. 17). Meski begitu, relasi historis antara anarkisme dan demokrasi sangatlah bersifat ambigu. Hal ini tidaklah mengherankan, mengetahui bahwa sesamar dan seburam apa kedua istilah tersebut. Seperti “sosialisme” atau “kebebasan,” anarkisme dan demokrasi memiliki berbagai maksud yang berbeda bagi berbagai orang.

Dalam Apa itu Properti?, karya pertama yang mengklaim istilah “anarkis,” Pierre Joseph Proudhon secara eksplisit mempertentangkannya dengan “demokrat”: “Kudengar beberapa pembaca karyaku membalas: ‘Kau adalah seorang demokrat.’ Tidak… ‘Lalu kau itu apa?’ ‘Aku adalah seorang anarkis’ “(Dikutip didalam Woodcock, 1962,p. 12). Tapi beberapa tahun kemudian, Proudhon mengadvokasikan penggantian negara melalui demokrasi asosiasi-asosiasi produsen sukarela, “sejumlah besar federasi asosiasi dan kelompok yang bersatu didalam ikatan umum republik demokratik dan sosial” (Dikutip dari Guerin, 1970; p. 45). Anarkisme dapat menawarkan perspektif unik mengenai dua makna demokrasi. Liberal dan sosial demokrat percaya pada demokrasi dan menyebut diri mereka sebagai “sosialis demokratik.” Namun sementara dengan sangat kritis atas aspek-aspek sistem, mereka dengan total mengalah dengan aspek yang di-mistifikasi dari teori demokratik. Mereka menerima negara yang ada sebagai tidak demokratik, tapi berharap untuk memodifikasinya untuk membuatnya “lebih demokratik.” Di lain sisi, revolusioner  otoritarian – Stalinis, nasionalis radikal, dsb. – tidak terperangkap dalam kebingunan dari imperialisme AS. Namun mereka berniat untuk menggantikan negara ini dengan negara baru, negara dimana merekalah penguasa barunya. Mereka menolak ideal tentang swa-kelola populer.

Bagaimanapun, anarkisme dapat menolak klaim bahwa negara yang ada harus didukung karena negara tersebut demokratik, sementara terus mengemban demokrasi sebagai visi yang membebaskan. Tapi untuk melakukan hal ini, anarkisme dan demokrasi harus diterima kesesuaiannya. Untuk mengklarifikasi isu ini, saya pertama-tama akan mendiskusikan kritik atas anarkisme dari sudut pandang demokrasi, dan kemudian mengkritik demokrasi dari sudut pandang anarkisme.

 

 

 

 

D E M O K R A T I K  A N T I – A N A R K I S ME

 

 

Demokrasi dan Kritiknya (1989) karya Robert Dahl merupakan statemen utama mengenai kasus demokrasi, yang ditulis dan dipikirkan dengan matang dan jelas. Sebelum membahas argumennya, Dahl mendiskusikan dua “bantahan” fundamental terhadap demokrasi, yakni anarkisme dan “perwalian.” Ia mendefinisikan anarkisme, dengan cukup adil, sebagai “sebuah masyarakat yang terdiri hanya dari asosiasi sukarela murni, masyarakat tanpa negara” (p. 37). Ia dengan segera menambahkan, “Karena demokrasi dapat saja menjadi proses yang paling diharapkan untuk mengatur asosiasi ini, maka demokrasi merupakan bentuk lazim dari pemerintahan didalam masyarakat anarkis” (p. 37). Hal ini menegaskan bahwa anarkisme tidaklah bertentangan dengan demokrasi tapi dengan “negara demokratik.”Sayangnya, Dahl tidak melanjutkan penjelasan mengenai apa yang ia maksud sebagai “negara.” “saya tidak menawarkan pendefinisian mengenai istilah ‘negara’ dengan ketat” (p. 359). Ia menggunakannya, tampaknya, untuk mengacu pada “sarana utama dari koersi yang terorganisir” (p. 43 lihat juga p. 359).

 

Dahl melanjutkan dengan berargumen bahwa beberapa koersi itu dibutuhkan dan bahwa kaum anarkis salah karena menentang segala koersi sosial. Tujuannya haruslah untuk “…meminimalisir koersi dan memaksimalisasi persetujuan” (p. 51). Secara esensial, saya sepakat dengan argument Dahl. Apapun contoh kasus setelah beberapa abad kebebasan anarkis, masyarakat anarkis-baru akan membutuhkan beberapa cara untuk mengontrol individu-individu pembunuh psikopatik atau konter-revolusioner terorganisir yang berbahaya. Bagaimanapun, Dahl terlihat mengasumsikan bahwa koersi berarti negara. Ia mengakui bahwa rakyat yang belum mengenal tulisan, seperti bangsa Inuit (Eskimo), hidup secara memuaskan selama beberapa abad atau millennium tanpa negara, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana mereka berurusan dengan kebutuhan sosial atas koersi. Mereka memiliki koersi, baik melalui opini publik atau kekerasan terorganisir – setiap laki-laki, paling tidak, dipersenjatai dan diorganisir oleh dewan kesukuan. Apa yang tidak mereka miliki adalah negara. Kropotkin mendefinisikan negara: “Ide tentang negara… meliputi eksistensi dari kekuasaan yang dikondisikan untuk berada diatas masyarakat… konsentrasi ditangan beberapa orang yang memiliki banyak fungsi didalam kehidupan masyarakat… seluruh mekanisme legislatif dan perundang-undangan harus dikembangkan dalam rangka untuk menundukkan beberapa kelas dibawah dominasi kelas lainnya” (1993; p. 160). Ide yang dapat diperbandingkan diekspresikan oleh Engels: “…Kekuasaan ini, yang muncul dari masyarakat tapi menempatkannya diatas masyarakat, dan mengalienasi dirinya semakin jauh dari kekuasaan tersebut, adalah negara…negara terdiri dari tidak hanya orang bersenjata tapi juga tambahan materil, penjara, dan institusi koersif…” (dikutip oleh Lenin, 1970; pp. 290, 292).

 

Argumen kaum anarkis tidaklah bahwa adalah mungkin untuk segera meruntuhkan semua koersi (meskipun terdapat beberapa yang berpikir demikian). Tapi adalah mungkin untuk meruntuhkan institusi birokratik, yang teralienasi-secara sosial milik negara. “Negara demokratik” haruslah dikutuk, tidak karena ia masih koersif, tapi Karena ia tidak bisa menjadi sepenuhnya demokratik. Dari sifat dasarnya, instrumen koersi yang berdiri diatas dan berlawanan dengan masyarakat harus melayani minoritas berkuasa atas mayoritas yang tertindas.

 

Dahl tidaklah berurusan dengan isu ini secara langsung, tapi isu ini berhubungan dengan titik utama dari bukunya.  Masyarakat modern, menurutnya, terlalu besar dan kompleks untuk didasarkan atas demokrasi face-to-face dan langsung seperti suku-suku pra-teks atau negara-kota setelahnya. Agar demokrasi hadir pada skala yang besar, ia membutuhkan “penciptaan” representasi. Hanya pemerintahan representatif (sebagai implikasinya, negara) dapat membawa demokrasi ke dunia modern, klaimnya. Tapi hal ini memiliki dua sisi. Representasi membuat sesuatu seperti demokrasi dapat hadir pada negara modern skala besar, tapi skala besar tersebut memungkinkan untuk diciptakannya bentuk kekuasaan elit yang masih bisa disebut demokrasi. Ketimbang demokrasi langsung dan partisipatoris, kita memiliki lapisan politisi dan birokrat pemerintahan yang terpilih yang berdiri diantara rakyat dan penciptaan aktual atas keputusan. Dari waktu ke waktu, warga yang pasif memilih para “representatif” ini untuk menjadi wakil politik bagi mereka. Wood (1995) mengutip pandangan dari figur utama diantara pendiri AS, “argumen mereka bukanlah bahwa representasi itu dibutuhkan didalam republik yang besar, tapi, sebaliknya, bahwa republik yang besar itu diharapkan sehingga representasi tidak dapat dihindarkan… Representasi…dimaksudkan untuk berlaku sebagai filter” (p. 216)

Tidak dapat diragukan lagi, beberapa kadar representasi atau delegasi, dari tubuh yang lebih rendah atau lebih tinggi, itu dibutuhkan. Sebagai federalis, kaum anarkis telah secara umum bersepakat dengan ini. Tapi makna dari representasi, dan semua aspek lain dari demokrasi, harus diubah secara drastis dalam berbagai konteks sosial. Kaum anarkis menawarkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat disimpulkan dalam dua konsep. Pertama, penciptaan masyarakat egalitarian dimana kelompok-kelompok terpisah dari penindas dan yang tertindas tidak lagi eksis (kapitalis atau pekerja) atau telah meredefinisikan relasi mereka sebagai setara (laki-laki dan perempuan, Amerika-Eropa dan Afrika-Amerika, Amerika Utara dan Amerika Latin). Dimana kekayaan dengan rata didistribusikan dan tidak ada penindasan yang hadir, masyarakat tidak lagi ditarik ke berbagai arah oleh kekuatan yang bersaing dan bermusuhan. Tidak dibutuhkan negara untuk menjaga kesetaraan; lebih mudah untuk memaksimalisasi kesepakatan dan meminimalisir koersi. Kedua (dan disini kebanyakan kaum marxis tidak sepakat), kaum anarkis menginginkan masyarakat yang didasarkan atas demokrasi langsung melalui rapat-rapat akbar – di tempat kerja, di komunitas, dan dibanyak asosiasi sukarela. Lebih banyak keputusan yang diambil secara lokal, maka lebih sedikit yang dibuat secara sentral. Dengan lebih banyak rakyat yang menjalani demokrasi face-to-face sebagai cara hidup harian, maka mereka akan lebih mengontrol representasi yang dikirimkan ke rapat-rapat delegasi. Polisi dan tentara akan digantikan dengan milisi – rakyat yang bersenjata. “Jika semua orang sepenuhnya berdaulat,  maka tidak akan ada lagi pemerintah dan yang diperintah…Negara… akan identik dengan masyarakat dan menghilang menjadi organisasi industrial [atau WP lainnya]” (Guerin, 1970;p. 17).

 

Dahl sadar dengan argumen-argumen ini dan sepakat dengan mereka pada satu titik. Ia berniat untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan politik. Ia mengadvokasikan partisipasi dan pengambilan keputusan yang semakin meningkat di tingkatan komunitas lokal. Ia mendukung sosialisme demokrasi dimana ekonomi dimiliki dan diregulasi secara sosial tapi perusahaan bersaing satu sama lain. Tidak seperti kebanyakan pendukung “sosialisme pasar.” Ia mengadvokasikan bahwa perusahaan dikelola secara demokratis oleh karyawannya, seperti kooperatif produsen atau sistem Yugoslavia sebelumnya. “…Akan menjadi sebuah kesalahan bila mengacuhkan pentingnya institusi otoritarian didalam hidup keseharian dari rakyat pekerja dan konsekuensi pengenalan sistem yang lebih demokratis didalam pengaturan perusahaan ekonomi” (p. 332).

 

Namun ia mengacuhkan konsekuensi dari demokratisasi terdesentralisasi semacam itu pada institusi yang lebih tersentralisir, nasional dan internasional, dari masyarakat. Ia menolak ide tentang transformasi drastis atas masyarakat baik oleh marxis maupun anarkis. “sosialisme pasar” itu sendiri menawarkan bahwa, bahkan dibawah “sosialisme,” ekonomi tidak akan berjalan secara umum melalui pengambilan keputusan demokratik tapi melalui pasar. Sementara menyepakati bahwa masyarakat kita sangatlah tidak adil, ia menyangkal bahwa terdapat kekuasaan minoritas (karena terdapat elit-elit yang berkompetisi). Masyarakat ini – yang akan disebut “poliarki”— tidaklah sempurna, tapi ia berargumen bahwa ia masih demokratis dan layak untuk didukung. Dalam praktiknya, bila memang tidak diniatkan, ia adalah salah satu dari mereka yang menerima peran demokrasi dalam mempertegas negara kapitalis patriarkis yang ada. Bagian dari masalahnya adalah, kapapun Dahl mem-back up teori dengan mengacu pada praktik, ia selalu merujuk pada negara kapitalis demokratik yang ada. Menggunakan ini sebagai model, menghasilkan pandangan yang cukup terbatas atas demokrasi yang seperti apa yang bisa berlaku. Kaum anarkis, sebaliknya, fokus pada revolusi historis (contohnya, Dolgoff, 1974; Kropotkin, 1986; Voline, 1974). Pelajaran-pelajaran yang digambarkan kaum anarkis dari revolusi-revolusi ini disimpulkan oleh Bookchin (1996): “Mulai dari maraknya perang petani abad pertengahan pada reformasi abad sembilan belas sampai pada pemberontakan modern dari pekerja industrial dan petani, rakyat tertindas telah menciptakan bentuk populer dari asosiasi komunitasnya sendiri…untuk menggantikan negara yang opresif…. Asosiasi ini mengambil bentuk institusional rapat-rapat lokal… atau dewan-dewan representatif utusan yang dimandatkan dan dapat ditarik kembali” (p. 4). Contoh-contoh historis ini tidak dapat “membuktikan” validitas dari masyarakat demokratis radikal, tapi menyediakan bukti sample dari kemungkinannya.

 

 

 

 

A N A R K I S  A N T I – D E M O K R A S I

 

Relasi anarkisme dan demokrasi telah meningkat di sisi lain, oleh Errico Malatesta, anarkis Italia besar (aktif mulai dari tahun 1870an sampai 1930an). Tidak seperti para individualis, tendensi anti-organisasional didalam anarkisme, Malatesta megadvokasikan anarkis mengelola diri mereka sendiri dan mempromosikan swa-kelola kelas pekerja. Pada tahun 1920an, ia menulis dua tulisan singkat mengenai topik kita, dengan tema yang disimpulkan dalam judul tulisan satunya, “Tidak Demokrat juga Diktator: Anarkis” (Malatesta, 1995; pp. 73-76 and 76-79).

 

Ia percaya bahwa negara demokratis kapitalis lebih baik dari kediktatoran, jika saja Karena kaum anarkis dapat mengunakan ideologinya untuk melawannya. “…Hal yang terburuk dari demokrasi selalu lebih disukai, jika saja dari sudut pandang edukasional, ketimbang kediktatoran yang terbaik…. Demokrasi adalah kebohongan, ia….adalah, kenyataannya, oligarki, yang mana, pemerintahan oleh yang sedikit untuk kepentingan kelas yang memiliki hak istimewa. Tapi kita tetap bisa melawannya atas nama kebebasan dan keadilan…” (p. 77).

 

Seperti yang dapat dilihat dari sini, kebanyakan oposisi Malatesta terhadap demokrasi sangatlah diarahkan kepada ideologi demokratik sebagai rasionalisasi bagi kapitalisme dan negara. Tapi ia mencampurkan hal ini dengan perusakan konsep mendasar dari kekuasaan mayoritas. “…Kita tidaklah sepakat dengan pemerintahan mayoritas juga minoritas; tidak demokrasi juga tidak kediktatoran.. Kita…demi kesepakatan yang bebas… Kita sepakat dengan anarki.” (p. 76). Konsep demokrat adalah “kekuasaan mayoritas, dengan menghargai hak dari minoritas.” Dibawah kapitalisme patriarkal, “kekuasaan mayoritas” berarti kekuasaan minoritas dominan yang membentuk opini publik mayoritas melalui kontrol atas media dan dengan cara lainnya. “hak minoritas” seringkali dianggap berlawanan dengan usaha apapun oleh mayoritas untuk mengambil kekayaan apapun dari si kaya. Tapi “kekuasaan mayoritas” dan “hak minoritas” sudah selalu mengumpulkan teriakan melawan minoritas berkuasa dan massa berprasangka buruk yang mengikuti mereka. Malatesta menunjukan bahwa mayoritas seringkali salah, dibandingkan dengan minoritas yang paling tercerahkan. Jika mayoritas berkuasa, ia berargumen, ia harus mengatur minoritas, memaksakan kehendak mereka kepada minoritas. Hal ini sama buruknya dengan kekuasaan minoritas. Bagaimana bisa mayoritas dipercaya untuk menghargai hak minoritas jika mayoritas berkuasa diatas minoritas? Atas alasan ini, Malatesta menolak kekuasaan mayoritas secara prinsipil. Pandangan ini harus direspon.

 

Kaum libertarian sipil telah lama berargumen bahwa terdapat banyak era kehidupan dimana pembuatan keputusan kolektif tidak dibutuhkan. Dalam era ini, seperti orientasi seksual, mayoritas tidak memiliki hak untuk mengatur minoritas. Sejumlah besar orang-orang hari ini akan menghargai hak-hak dari “orang dewasa yang menyetujui” untuk terlibat dalam praktik seksual minoritas. Sebagaimana diargumentasikan oleh Thomas Jefferson mengenai kebebasan beragama, “….Tidaklah menyakitkan bagiku bila tetanggaku mengatakan bahwa terdapat dua puluh tuhan ataupun tidak ada tuhan. Hal ini tidak mencopet uangku juga tidak mematahkan kakiku” (Dewey, 1957; p. 111). Kaum anarkis berniat untuk memperluas cakupan asosiasi sukarela bagi aktivitas yang dipilih sendiri, aktivitas diluar ranah kekuasaan mayoritas.

 

Bagaimanapun, masih akan terdapat area dimana dibutuhkan pengambilan keputusan kolektif. Contohnya, komunitas mungkin harus menetukan apakah akan membangun jalanan baru. Konsensus akan merupakan hal yang terbaik, tapi orang-orang seringkali tidak sepakat. Mayoritas dan minoritas dapat saja terpolarisasi menanggapi isu ini. Hal ini tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan asosiasi sukarela (meski mereka yang tidak sepakat selalu bebas untuk beranjak dan pergi ke tempat lain – tapi komunitas juga harus menetukan apakah harus membangun jalanan). Baik jalanan diputuskan dibuat ataupun tidak. Jika mayoritas sepakat untuk membangun jalanan, maka minoritas yang tidak sepakat dapat dimintai partisipasi, untuk menyumbangkan tenaga kerja atau kekayaan sosialnya. Dalam kasus apapun, mereka akan harus hidup didalam komunitas dengan jalanan yang baru, yang tidak diinginkan oleh mereka. Ini bukanlah koersi oleh polisi tapi oleh realitas. Keputusan yang harus diambil secara kolektif. Jika tidak ditentukan oleh pemilihan mayoritas, lantas bagaimana? Komunitas dapat saja menentukan bahwa keputusan tersebut harus mencapai kesepakatan. Tapi bagaimana jika semua orang tidak bisa sepakat? Mungkin minoritas memiliki hak veto atas tawarannya. Karena pemilihannya tidak mencapai kesepakatan. Maka adalah minoritas yang berkuasa, mencegah mayoritas untuk membangun jalanan. Secara bergantian, minoritas sepakat untuk tetap diam, juga untuk “tidak memblok kesepakatan.” Hl ini meniadakan hak mereka untuk secara terbuka dihitung sebagai yang tidak sepakat. Saya tidak menolak hak komunitas atau asosiasi apapun yang sepakat untuk bergantung pada konsensus, hanya berargumen bahwa kekuasaan mayoritas tidaklah otoritarian secara prinsipil.

 

Malatesta mempertanyakan hak apa yang dimiliki minoritas dibawah kekuasaan mayoritas. Orang-orang dengan pandangan yang minoritas memiliki hak untuk berpartisipasi didalam semua pengambilan keputusan. Merek memiliki hak untuk mencoba memenangkan suara mayoritas untuk sepakat dengan pandangannya. Jika mereka kalah dalam satu pengambilan suara, mereka bisa saja lanjut berpartisipasi dan menguasahakan untuk menjadi mayoritas baru. Mungkin dimasa depan mereka akan cukup meyakinkan bagi anggota-anggota komunitas bahwa jalanan baru merupakan kekeliruan dan bahwa jalanan itu harus dilenyapkan, atau, paling tidak, tidak membangun jalanan baru. Mereka dapat berada di pihak mayoritas di isu-isu lainnya.

Hak minoritas merupakan bagian esensial dari kekuasaan mayoritas. Jika anggota dari komunitas tidak memiliki kesempatan untuk mendengar semua opini yang ada, termasuk opini minoritas, maka mereka tidak dapat dikatakan benar-benar menentukan posisi di isu-isu. Penindasan terhadap pandangan minoritas dalam demokrasi kapitalis (oleh paksaan atau hanya Karena kurang dana atau kurang liputan media) merupakan satu cara minoritas berkuasa menciptakan ilusi bahwa mayoritas itu berkuasa.

 

Disaat yang sama, hak minoritas sangat aman apabila mayoritas berkuasa, yang diperlawankan dengan kediktatoran minoritas apapun. Kekuasaan mayoritas dan hak minoritas tidaklah beroposisi namun meliputi satu sama lain. Untuk demokrasi, Malatesta memperlawankannya dengan “kesepakatan bebas.” Tapi sebenarnya tidak terdapat oposisi seperti itu. Orang-orang dapt dengan bebas sepakat untuk membentuk asosiasi sukarela – baik untuk bertukar amplop atau untuk memproduksi sepati. Tapi kemudian bagaimana mereka akan menjalankan asosiasi tersebut? Barangkali orang-orang tidak akan sepakat sepenuhnya dalam segala hal. Harus ada beberapa proses selain menghilangkan asosiasi setiap kali orang-orang gagal untuk mencapai kesepakatan. Proses tersebut adalah demokrasi. Kaum anarkis tidaklah bersepakat dengan negara demokratis tapi bisa saja sepakat dengan masyarakat demokratik, mengingat demokrasi adalah “cara hidup.” Anarkisme adalah demokrasi tanpa negara.

 

 

 

 

KEPENTINGAN ANARKISME ATAS DEMOKRASI

 

Kenapa ini penting? Kita bisa melihat apa yang terjadi ketika kaum radikal mencoba untuk membangun teori demokratik tanpa melibatkan anarkisme. Seringkali hasilnya sedikit lebih kecil daripada “sosialisme demokratik” yang dijelaskan kembali, yakni sosialisme negara reformis. Contohnya, Demokrasi Radikal (1996) karya David Trend yang merupakan artikel yang paling representatif dari anggota Democratic Socialists of America. Mereka agak dibuat malu oleh pengidentifikasian sosialisme mereka dengan statisme, namun mereka tetap tidak memiliki alternatif selain menggunakan negara yang ada untuk mengintervensi perekonomian. Teori demokratik yang sangat radikal akan dengan tegas menolak bahwa negara kapitalis rasis/ patriarkis yang ada benar-benar demokratis, akan melawan seluruh mesin negara militer birokratik yang teralienasi secara sosial, dan akan menawarkan federasi demokratik dari majelis-majelis dan asosiasi-asosiasi. Segala hal selebihnya akan dianggap tidak demokratik – anti-demokratik – sifat alamiah dari masyarakat kita dan negaranya.

 

Percobaan signifikan untuk membangun teori demokratik radikal yang memuat sosialisme telah diciptakan oleh Chantal Mouffe dan orang-orang yang diasosiasikan dengannya. Ia cukup jelas mengatakan bahwa “demokrasi radikal”nya bukanlah alternatif bagi kondisi yang ada tapi perpanjangan darinya. “Apa yang kami advokasikan adalah sejenis “demokrasi liberal radikal’ – kami tidak menghadirkannya sebagai penolakan atas rezim demokratik liberal atau sebagai institusi bentuk politik baru masyarakat”(1996; p. 20). Sasarannya adalah “…memperluas demokrasi didalam kerangka kerja rezim demokratik-liberal” (1992; p. 3). Ia sangat kritis terhadap demokrasi langsung ataupun komunitas sebagai tujuan. Faktanya satu-satunya kesempatan ia terlihat secara langsung berurusan dengan negara adalah pada diskusmereka yang menolak “masyarakat sipil” dan “negara” (dalam Laclau and Mouffe, 1985). Tidak sulit untuk menunjukkan bahwa “masyarakat sipil” – ranah kapitalisme, patriarki, dan rasisme – bukanlah medan untuk menyelamatkan diri dari negara. Tapi “masyarakat sipil” secara internal bersifat antagonis, didasarkan atas tensi antara yang ditindas dan penindas, termasuk perjuangan kelas, gender, dan ras, diantara berbagai hal lainnya. Tekanan dari bawah menuntut kebebasan adalah sumber segala proses sosial. Mouffe mengklaim bahwa negara juga memiliki antagonisme internal, karenanya mengimplikasikan bahwa adalah keliru untuk menolak negara seperti itu. Ia mencatat, contohnya, bahwa negara dapat meloloskan tuntutan melawan diskriminasi gender atau pembelaan atas masyarakat desa melawan tuan tanah di negara miskin. Ini benar, tapi hal ini mirip dengan kenaikan gaji dimana pihak manajemen bisnis akan menawarkannya ke pekerja. Ia dapat melakukan ini karena pekerja memaksa atau karena telah merencanakannya dan meramalkan dan menyediakan keuntungan sebelum pekerja membentuk serikat – namun apapun alasannya, pihak manajemen tetaplah kapitalis dan musuh dari para pekerja. Terdapat pemisahan didalam manajemen, seperti didalam negara, tapi pembagian manajemen adalah soal bagaimana cara menekan atau/dan mengkooptasi mereka yang tertindas. Baik manajemen maupun negara bukanlah teman bagi pekerja atau perempuan atau masyarakat desa. Laclau dan Mouffe menambahkan bahwa ada waktu dimana negara diperlawankan dengan “masyarakat sipil.” “…Ini yang terjadi ketika negara telah bertransformasi menjadi bentuk aneh birokratik yang dihadirkan melalui paksaan kepada seluruh masyarakat, seperti di Eropa Timur, atau di Nikaragua atau di Somoza…” (p. 180). Itu berarti, di negara, seperti AS, dimana mayoritas mendukung rezim, mereka mengklaim bahwa negara bukanlah bentuk militer-birokratik yang dihadirkan kepada masyarakat. Ini merupakan opini yang dimiliki oleh banyak orang, termasuk mayoritas AS. Hal ini bisa diperdebatkan, tapi saya tidak dapat melihat dimana letak ke-“radikal”-annnya.

 

 

 

KEPENTINGAN DEMOKRASI ATAS ANARKISME

 

Jika teori demokrasi membutuhkan anarkisme, demikian pula anarkisme membutuhkan demokrasi. Terdapat tren otoritarian didalam sejarah anarkisme. Ini dimulai dengan Proudhon, yang merupakan seorang rasis, anti-semitis, patriarki, dan yang membayangkan dirinya menguasai Prancis sebagai diktator atas federasi asosiasinya (Draper, 1970). Bakunin, “bapak anarkisme” yang kedua, tetap mencoba untuk mengorganisir masyarakat rahasia yang akan memanipulasi organisasi massa dari balik layar (Guerin, 1970; Woodcock, 1962). Teroris dan pelempar bom anarkis (termasuk Unabomber) bergerak sebagai pahlawan elit tanpa (atau berlawanan dengan) rakyat. Sejak dulu sampai sekarang, kaum anarkis seringkali bersepakat dengan reformisme (dukungan dari negara yang ada) juga kediktatoran revolusioner. Proudhon berakhir sebagai orang yang terpilih sebagai anggota parlemen Prancis. Kropotkin, “bapak anarkisme” yang ketiga, menjadi pendukung antusias dari negara imperialis Barat pada Perang Dunia I. Goodman (1965) dan Chomsky (1994) dapat disebut sebagai reformis. Dukungan orang-orang anarkis ini terhadap reformisme menjadi persoalan yang serius ketika kaum anarkis Spanyol  pada tahun 1930an, yang dihadapkan dengan situasi revolusioner, menjadi menteri dalam pemerintahan kapitalis liberal. Dilain sisi, banyak kaum anarkis bergabung dengan Bolshevik setelah revolusi Rusia. Pada tahun 1960an, kaum anarkis-pasifis dari majalah Liberation menjadi apologis terhadap Castro dan Ho Chi Minh. Contoh lebih jauhnya sangat mudah ditemui.

Seorang Marxis, Hal Draper berargumen bahwa masalah mendasar dari anarkisme adalah penolakannya atas demokrasi. “…’Libertarianisme’ anarkis …tidak tertarik untuk memenangkan demokrasi dengan kontrol dari bawah, tapi untuk penghancuran ‘otoritas’ terhadap ego individu, bahkan versi demokratik paling ekstrim dari otoritas yang dapat dibayangkan” (1969; p. 93). Ia mengutip Proudhon, “siapapun yang tidak dapat melakukan apa yang ia inginkan dan apapun yang ia inginkan memiliki hak untuk memberontak, bahkan jika sendirian, melawan pemerintah, bahkan jika pemerintah adalah orang lain yang selebihnya” (sama). Draper berkomentar, “satu-satunya manusia yang dapat menikmati ‘kebebasan’ ini yang tidak dibatasi oleh masyarakat adalah despot” (sama).

Sementara terdapat sisi otoritarian dari tradisi anarkis, akan menjadi sesuatu yang memalukan untuk menolak bahwa juga terdapat sisi demokratik-libertarian, baik dalam teori maupun praktik. Baik memakai kata “demokrasi” ataupun tidak, anarkis-sosialis telah lama mengadvokasikan penggantian institusi birokratik dengan asosiasi swa-kelola, yang, melalui demokrasi (dan, seperti argumen saya sebelumnya, pertahanan kuat atas hak individu dan minoritas tidak harus berkontradiksi dengan demokrasi atau kekuasaan mayoritas). Kaum anarkis telah mengorganisir serikat buruh, tentara populer, dan kolektif petani swa-kelola dan kooperasi pekerja yang demokratis. Marxisme juga memiliki sisi demokratis dan otoritarian, namun tendensi dominan dari sayap utamanya, sosdem dan stalinisme, adalah statisme otoritarian (seperti yang disepakati oleh Draper). Antara marxisme dan anarkisme, adalah anarkisme yang lebih memiliki teori dan tradisi demokratik dan pencinta-kebebasan.

Juga, kaum anarkis memiliki relasi berbeda-beda dengan teoritisi mereka. Tidak seperti marxisme dan leninisme, kata anarkisme tidak diambil dari figur historisnya. Anarkisme tidak memiliki tulisan sakral yang dapat dibandingkan dengan Kapital atau Negara dan Revolusi. Anarkisme tidak memiliki masalah dalam menolak error dari pendirinya.

Bagaimanapun, Draper memiliki titik utama. Anarkisme, jika tidak secara inheren enggan menerima demokrasi, telah memiliki hubungan yang kontradiktif dengannya. Tendensi individualis adalah yang terburuk dari masalah ini,  seperti yang sudah dicapkan oleh anarkissosialis. Apa yang dibutuhkan bagi anarkis adalah untuk mengidentifikasi anarkisme sebagai demokrasi yang esktrim dan revolusioner. Kelemahan dari anarkisme adalah nyata, tapi mereka dapat dibenarkan dari dalam tradisi anarkis. Program anarkisme adalah untuk menggantikan mesin negara militer-birokratik dengan federasi majelis dan asosiasi populer, seterdesentralisir mungkin yang bisa dipraktikkan. Ini adalah demokrasi tanpa negara. Program selebihnya, seperti tetap tinggal didalam batasan negara yang ada tapi membuatnya “lebih demokratis” (“sosdem” atau “demokrasi liberal-radikal”) terjatuh pada anggapan bahwa “demokrasi” sebagai cover ideologis dari kekuasaan minoritas – kapitalisme patriarkis-rasis dan negara birokratisnya.
Referensi

Bookchin, Murray (1995). Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm. London: AK Press.

Bookchin, Murray (1996). The Third Revolution: Popular Movements in the Revolutionary Era. Vol. 1. New York: Cassell.

Chomsky, Noam (1994). Secrets, Lies and Democracy. Tucson, AZ: Odonian Press. Dahl, Robert (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Dewey, John (ed.) (1957). The Living Thoughts of Thomas Jefferson. New York: Fawcett.

Dolgoff, Sam (ed.) (1974). The Anarchist Collectives: Workers’ Self-Management in the Spanish Revolution 1936-1939. New York: Free Life Editions.

Draper, Hal (1969). “A Note on the Father of Anarchism.” New Politics. Vol. VIII, no. 1. Pp. 79-93.

Goodman, Paul (1965). People or Personnel: Decentralizing and the Mixed System. New York: Random House.

Guerin, Daniel (1970). Anarchism: From Theory to Practice. (M. Klopper, trans.) New York: Monthly Review Press.

Kropotkin, Peter (1986). The Great French Revolution: 1789-1793. (N. F. Dryhurst, trans.) London: Elephant.

Kropotkin, Peter (1993). “The State: Its Historic Role.” Kropotkin’s Fugitive Writings. (G. Woodcock, ed.) Montreal: Black Rose Books. (Pp. 159-201.)

Laclau, Ernesto, and Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. New York: Verso.

Lenin, V.I. (1976). Selected Works. Moscow: Progress Publishers.

Malatesta, Errico (1995). The Anarchist Revolution: Polemical Articles 1924-1931. (V. Richards, ed.) London: Freedom Press.

Mouffe, Chantal (Ed.) (1992). Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. New York: Verso.

Mouffe, Chantal (1996). “Radical Democracy or Liberal Democracy?” In D. Trend (Ed.), Radical Democracy. New York: Routledge. (Pp. 19-26.)

Morrison, Roy (1995). Ecological Democracy. Boston: South End Press.

Trend, David (Ed.) (1996). Radical Democracy: Identity, Citizenship, and the State. New York: Routledge.

Tucker, Benjamin R. (1888). State Socialism and Anarchism: How Far They Agree and

Wherein They Differ. Alpine, MI: Charles W. Bergman.

Voline (1974). The Unknown Revolution: 1917-1921. Montreal: Black Rose Books.

Wood, Ellen Meiksins (1995). Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.

Woodcock, George (1962). Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. New York: World Publishing.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s