Begal adalah bagian dari kita, kita yang melawan Ketidakadilan.

     Tahun silih berganti di kota yang tercinta ini, Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, Walikota Makassar pun telah berulang kali berganti wajah, namun dengan tingkah laku yang tak pernah berubah, serba oportunis. Walikota yang terakhir ini diberitakan bahwa telah berhasil mencapai peningatan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Berbagai investor masuk menanamkan modalnya. Infrastruktur yang katanya dibangun demi kesejahteraan masyarakat ternyata belakangan kita diketahui hanya dibangun sebagai akses para investor semata. Pertumbuhan ekonomi ini nyatanya memang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah, sangat semu. Hal ini terbukti dari maraknya perbuatan kriminal di kota ini sebagai akibat dari kurangnya kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah. Perbuatan kriminal yang paling marak dibicarakan adalah begal dan busurnya. 

     Beberapa orang berpendapat bahwa maraknya begal merupakan faktor kultural masyarakat Makassar yang katanya ‘pabambangngang na tolo’ dan barbar. Baiklah, hal ini mungkin juga. Namun faktor kebudayaan ini juga tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mencerabut akses masyarakat luas terhadap sarana publik (baca: privatisasi) sehingga masyarakat yang kurang mampu akan sulit menikmati sarana publik, khususnya di bidang hiburan sebab tarif yang dikenakan untuk mengaksesnya. Akhirnya, masyarakat yang tak memiliki akses terhadap saran hiburan tersebut mencari jalan lain agar dapat terhibur tanpa perlu mengeluarkan ongkos, jadilah begal yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa agar dapat sejenak terlepas dari kondisi menyedihkan dari kemiskinan keluarga dan daerahnya. Lapangan kerja yang dibuka juga ternyata menjadi faktor berkurangnya akses masyarakat terhadap sulitnya akses masyarakat kelas menengah kebawah atas sarana publik, misalnya tempat parkir yang berbayar, wahana hiburan dengan tarif yang selangit, dan lain sebagainya. 

     Akhirnya, atas maraknya begal ini, beberapa orang yang resah mencoba untuk menawarkan beberapa solusi, mulai dari hukuman berat bagi begal, perbaikan kesejahteraan masyarakat, hingga yang paling menjengkelkan adalah meningkatkan pengamanan kota. Yang pertama dan kedua ini umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah keatas yang tidak mengetahui kondisi penghidupan masyarakat kelas menegah bawah. Yang kedua merupakan hal yang paling masuk akal sebab kembali lagi bahwa tak mungkin ada begal bila kondisi masyarakat telah sejahtera dan akses untuk berbagai sarana publik terbuka lebar bagi semua kelas masyarakat. Lagipula apalah guna pemerintahan bila kondisi kesejahteraan masyarakat stagnan? Lagipula, solusi yang terakhir tadi sangat tidak logis di era demokrasi ini. Penulis membayangkan dengan ditingkatkannya keamanan, maka CCTV dan pemberlakuan jam malam akan terjadi seperti yang telah dan coba diberlakukan di kampus-kampus. Tentu kawan-kawan tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini kan? Lantas apa bedanya nanti kota dengan penjara? Oleh karenya, sekarang tidak usah mengharapkan solusi akan turun dari atas ke bawah (Baca: dari pemerintah), sebab mereka selalu mencari celah agar memperkaya diri dibawah naungan bos bos mereka (Baca: korporasi), tetapi bagaimana kita masyarakat membawa perubahan dari bawah ke atas (Baca:grassroot democracy), sebab negara bukan milik orang-orang di pemerintahan dan politisi, melainkan milik kita, masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s