Politik Keseharian: Menempuh Jalan Emansipasi Didalam Keseharian. (Pt. 1; Pendahuluan dan kondisi kaum terpelajar)

      Hari lainnya di negeri yang telah digerogoti kerusakan. Korupsi elit politik dan pegawai pemerintahan, ekspoitasi masyarakat miskin oleh korporasi dengan bantuan negara, semakin bebasnya persaingan ekonomi kalangan menengah keatas, pembodohan terus menerus kaum miskin oleh sistem pendidikan, pengekangan kebebasan berekspresi bagi mereka yang berbeda, media semakin memapankan kondisi kehidupan yang konsumtif dan pasif, dan jutaan masalah lainnya yang terang-terangan memunculkan diri disekitar kita, dimanapun itu didalam negeri yang menyebalkan ini.
     Usaha dalam mengadakan perubahan sosial tak pernah terjadi, atau bahkan tak pernah terlintas di benak mereka yang tertindas. Mengharapkan kaum terpelajar, mereka sudah tidak cukup terpelajar ketika menghadapi modernisasi yang menyeramkan ini, malah terjerat di dalam halusinasi surgawi yang disediakan. Ruang-ruang perlawanan di dalam kampus dialihfungsikan sebagai panggung catwalk, selalu saja menjadi ruang mempromosikan diri, semuanya serba individualis, tak pernah suka melihat darah yang tumpah dalam pemberontakan. Meski terdapat berbagai aliran ideologis di kalangan mahasiswa, namun lagi-lagi hanya sebagai dandanan agar lebih menarik, atau kadang hanya sekedar ajang aktualisasi diri, sekedar mempertahankan eksistensi diri. Mirisnya, masih terdengar slogan-slogan ‘solidaritas’, ‘egaliter’ dan semacamnya diantara mereka. Oh iya, menyatukan makna dan simbol memang tak begitu berarti bagi mereka. Lihatlah, mereka yang mengaku pancasilais, sedang mempromosikan ekonomi usaha kreatif. Para fanatik Soe Hok Gie sedang menunggu mati, mengisi waktu dengan merusak alam. Senior garang yang gondrong dan compang camping sedang bercerita gagah berani tentang kebohongan akan dirinya dihadapan adinda-adinda mahasiswa baru. Mereka yang dicap aktivis sedang bersembunyi disudut, mempertimbangkan untuk melepas capnya tersebut dan menikmati hidup mewah, lalu sibuk mencari pengganti dirinya di kalangan ‘adik-adik’, meskipun dirinya sendiri belum pernah menemui capaian berarti dalam dunia aktivisme nya. Sedang para anarkis tak pernah bertambah dalam jumlah, meskipun memang selalu menjaga jarak dan eksklusif. 

Apakah memang sudah waktunya kah kita berpasrah diri menunggu kehancuran total datang?

Begal adalah bagian dari kita, kita yang melawan Ketidakadilan.

     Tahun silih berganti di kota yang tercinta ini, Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, Walikota Makassar pun telah berulang kali berganti wajah, namun dengan tingkah laku yang tak pernah berubah, serba oportunis. Walikota yang terakhir ini diberitakan bahwa telah berhasil mencapai peningatan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Berbagai investor masuk menanamkan modalnya. Infrastruktur yang katanya dibangun demi kesejahteraan masyarakat ternyata belakangan kita diketahui hanya dibangun sebagai akses para investor semata. Pertumbuhan ekonomi ini nyatanya memang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah, sangat semu. Hal ini terbukti dari maraknya perbuatan kriminal di kota ini sebagai akibat dari kurangnya kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah. Perbuatan kriminal yang paling marak dibicarakan adalah begal dan busurnya. 

     Beberapa orang berpendapat bahwa maraknya begal merupakan faktor kultural masyarakat Makassar yang katanya ‘pabambangngang na tolo’ dan barbar. Baiklah, hal ini mungkin juga. Namun faktor kebudayaan ini juga tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mencerabut akses masyarakat luas terhadap sarana publik (baca: privatisasi) sehingga masyarakat yang kurang mampu akan sulit menikmati sarana publik, khususnya di bidang hiburan sebab tarif yang dikenakan untuk mengaksesnya. Akhirnya, masyarakat yang tak memiliki akses terhadap saran hiburan tersebut mencari jalan lain agar dapat terhibur tanpa perlu mengeluarkan ongkos, jadilah begal yang dilakukan oleh anak-anak belum dewasa agar dapat sejenak terlepas dari kondisi menyedihkan dari kemiskinan keluarga dan daerahnya. Lapangan kerja yang dibuka juga ternyata menjadi faktor berkurangnya akses masyarakat terhadap sulitnya akses masyarakat kelas menengah kebawah atas sarana publik, misalnya tempat parkir yang berbayar, wahana hiburan dengan tarif yang selangit, dan lain sebagainya. 

     Akhirnya, atas maraknya begal ini, beberapa orang yang resah mencoba untuk menawarkan beberapa solusi, mulai dari hukuman berat bagi begal, perbaikan kesejahteraan masyarakat, hingga yang paling menjengkelkan adalah meningkatkan pengamanan kota. Yang pertama dan kedua ini umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah keatas yang tidak mengetahui kondisi penghidupan masyarakat kelas menegah bawah. Yang kedua merupakan hal yang paling masuk akal sebab kembali lagi bahwa tak mungkin ada begal bila kondisi masyarakat telah sejahtera dan akses untuk berbagai sarana publik terbuka lebar bagi semua kelas masyarakat. Lagipula apalah guna pemerintahan bila kondisi kesejahteraan masyarakat stagnan? Lagipula, solusi yang terakhir tadi sangat tidak logis di era demokrasi ini. Penulis membayangkan dengan ditingkatkannya keamanan, maka CCTV dan pemberlakuan jam malam akan terjadi seperti yang telah dan coba diberlakukan di kampus-kampus. Tentu kawan-kawan tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini kan? Lantas apa bedanya nanti kota dengan penjara? Oleh karenya, sekarang tidak usah mengharapkan solusi akan turun dari atas ke bawah (Baca: dari pemerintah), sebab mereka selalu mencari celah agar memperkaya diri dibawah naungan bos bos mereka (Baca: korporasi), tetapi bagaimana kita masyarakat membawa perubahan dari bawah ke atas (Baca:grassroot democracy), sebab negara bukan milik orang-orang di pemerintahan dan politisi, melainkan milik kita, masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.